Pembuatan Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sarawet

Sarawet (KK) - Dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan masyarakat desa dengan slogan membangun dari pinggiran seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pembuatan sertifikat gratis. Lahan pemerintah yang telah lama digunakan oleh masyarakat dalam menunjang kehidupan serta meningkatkan pendapatan warga desa khususnya, diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dan dibuatkan sertifikat.

“Tanah negara berupa tambak-tambak (empang) yang berukuran ± 50.000 m² diberikan kepada masyarakat desa melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, UPTD KHL Wil. VI (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung). Itulah hebatnya Jokowi,” ungkap Arnold Y. Makarau, tokoh masyarakat desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara. Jumat (7/9/18)

Arnold menambahkan, belum sebulan berlalu di desa Sarawet juga masuk program dari ART/BPN Minahasa Utara yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap ) yang mana Kabupaten Minahasa Utara akan mendata masyarakat yang ingin membuat sertifikat ataupun belum ingin membuat sertifikat, maupun yang sudah memiliki sertifikat akan dilakukan pengukuran karena akan dibuat peta desa.

“Yang terdata yang ingin membuat sertifikat didesa Sarawet sekitar 200-an pemohon yang ditargetkan sebanyak 700 bidang tanah yang akan diukur sudah termasuk yang ada sertifikat maupun belum ingin membuat sertipikat,” terangnya.

Sementara sampai saat ini masih sedang berlangsung pengukuran tanah program PTSL yang direncanakan penyerahan sertifikat akan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Sulawesi Utara sekitar bulan Oktober 2018 mendatang.

“Banyak program Presiden yang menyentuh langsung kepada masyarakat, harapan kami masyarakat, semoga diwaktu yang akan datang program yang pro-rakyat akan dipertahankan,” tuturnya.

Peliput: Ginosatyawijaya

Editor: Framy

Related Posts:

Tweet

Cegah dan Kenali Potensi KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memiliki modus dan karakteristik yang makin beragam dan menghawatirkan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan psikis, 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan ekonomi, dan 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Sedangkan 1 dari 2 perempuan mengalami kekerasan pembatasan aktivitas, kekerasan jenis ini paling sering dialami perempuan yang sudah menikah.

“KDRT merupakan kejadian luar biasa yang merusak sendi-sendi utama ketahanan keluarga. Dampaknya, selain mengancam keberlanjutan kehidupan rumah tangga juga berpengaruh negatif terhadap siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ali Khasan saat memaparkan salah satu materi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (06/9). Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gedung balai kota dibuka oleh Genius Umar, Wakil Walikota Kota Pariaman.

Penanganan kasus KDRT merupakan tindakan sementara untuk menekan prevelensi korban KDRT. Selain itu, adanya budaya patriarki yang sudah dipraktekkan sejak lama di Indonesia turut melanggengkan KDRT. Menurut Ali Khasan yang juga menjadi pemateri sosialisasi, upaya fundamental perlu diarahkan pada pencegahan dan pengenalan potensi KDRT dalam rangka penguatan kapasitas keluarga. Khususnya, pada kelompok sasaran potensial yaitu komunitas muda-mudi yang belum atau akan berumah tangga, juga yang sudah berumah tangga.

 “Pencegahan dan pengenalan KDRT cukup efektif dalam menekan angka KDRT. Kedua metode tersebut harus dilakukan sedini mungkin, dengan meningkatkan kesiapan muda-mudi dalam membangun rumah tangga, kedewasaan calon pengantin, dan pengetahuan masing-masing pasangan. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan budaya juga perlu dilibatkan mendukung pencegahan KDRT,” jelas Ali Khasan.

Ali Khasan menambahkan, dalam membangun rumah tangga, komunitas muda akan menghadapi tantangan yang cukup berbeda dibandingkan orangtuanya. “Di era saat ini, keberadaan teknologi informasi selain membawa dampak positif, ternyata juga mempercepat degradasi nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti pernikahan, kejujuran dan kesetiaan dalam membangun rumah tangga. Jadi, hal ini perlu di waspadai,” terangnya.

Kemen PPPA terus melakukan sosialisasi PKDRT ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di Pariaman, sosialisasi Pencegahan KDRT selain menyasar kelompok orang muda, juga melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama perwakilan dari Kecamatan dan Kota Pariaman. Kemen PPPA dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tersebut kedalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kebijakan tersebut sekaligus menekankan bahwa KDRT kini menjadi urusan publik, bukan lagi persoalan pribadi.

Related Posts:

Tweet

Walikota Manado Tebar Kemeriahan Manado Fiesta 2018

Manado - Walikota Manado GS. Vicky Lumentut dan Ketua TP-PKK Kota Manado Prof. DR. Paulina Lumentut-Runtuwene serta Wakil Ketua TP-PKK Kota Manado Imelda Bastiaan-Markus tebar kemeriahan dalam kegiatan pertama dari rangkaian Manado Fiesta 2018 pada Jumat, (31/8/18).

Dari atas kendaraan hias (FISCO) yang di tumpanginya, Walikota Manado terlihat gembira ria sambil melambai-lambaikan tangan kepada seluruh masyarakat Manado yang berkerumun di sepanjang jalan yang dilalui.

Peserta pawai kendaraan ini di modifikasi sesuai tema kegiatan yang bercerita tentang bawah laut. Parade kendaraan hias dilepas dari Taman Berkat dengan rute Jl. Piere Tendean – Jembatan Boulevard – Pintu Masuk Parkir Selatan Kawasan Megamas – masuk ke Kawasan Megamas – dan Finish di Pohon Kasih Kawasan Megamas.

Parade Fisco ini adalah kegiatan pertama yang dilepas panitia, sebelumnya ada karnaval yaitu iring-iringan berbagai masyarakat, komunitas dan aparat pemerintah yang menampilkan atraksi dan kesenian masing-masing peserta.

Related Posts:

Tweet

Manado Fiesta 2018 Resmi Dibuka

Mendagri Tjahjo Kumolo

Manado - Iven tahunan Pemerintah Kota Manado yaitu Manado Fiesta 2018 resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kawasan Megamas, Manado, Jumat (31/8/18).

Mengusung tema Diversity in Harmony Manado Fiesta event tahunan Pemerintah Kota Manado secara resmi dibuka. “Ditandai pelepasan burung merpati dan penampilan atraksi di darat, laut dan udara,” kata Wakil Walikota Manado Mor Bastiaan di Lapangan Pohon Kasih Kawasan Megamas Kota Manado.

Pembukaan Manado Fiesta 2018 ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, perwakilan Kementerian Parawisata RI Tenaga Ahli Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Prof. I Gede Pitana, perwakilan Kementerian Pembangunan Desa (Dirjen PDTU) Aisyah Gamawati, dan perwakilan Kemenko Maritim Staf Khusus Fred Salem Lonan.

Hadir juga Konsul Jenderal Amerika Serikat Mr. Seth Cornell, Konsul Jenderal Philippine Mr. Oscar G. Orcine, Forkompinda Sulut, Forkompinda Kota Manado, Ketua DPRD Kota Manado Nortje Van Bone, Theo Sambuaga, Wali Kota Bitung Max Lomban, Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, Anggota DPRD Kota Manado, kepala SKPD, serta para tamu dari luar negeri dan perwakilan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Serta Para Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan Masyarakat Kota Manado dan sekitarnya.

Related Posts:

Tweet